Tahun 2018 merupakan tahun panas politik Indonesia, pasalnya terdapat perhelatan pemilihan kepala daerah serentak serta persiapan menuju pemilihan presiden tahun 2019. Sebenarnya penulis enggan menulis apa pun tentang politik di blog ini, karena memang penulis selama ini apolitis atau tidak berminat sama sekali dengan politik (praktis) di negeri ini, serta penulis sama sekali tidak terafiliasi dengan kelompok pro-pemerintah atau pun oposisi. Penulis pun sudah dari dulu dan berencana seumur hidup akan Golput, sehingga sebenarnya saat ini pun penulis merasa masa bodoh dengan panasnya suhu politik di negeri ini.
Satu dari beberapa hal yang menggelitik penulis dan yang menyebabkan tertulisnya opini singkat ini adalah pernyataan salah satu petinggi partai politik yang saat ini berada di kubu oposisi, yakni pernyataan berupa "Jadi masyarakat ketika pilih pemimpin cari yang baik, cari yang tidak berbohong, yang memiliki kecintaan terhadap negara, dan tidak menyiksa ulama" (dikutip dari berita CNN Indonesia tanggal 6 Juni 2018).
Menurut hemat penulis, pernyataan tersebut terkesan mengingkari fakta di lapangan dimana pemerintah terlihat semakin intim dengan kalangan ulama dan dunia pesantren, lantas apakah "ulama dan dunia pesantren" tersebut berbeda dengan maksud "ulama" dari petinggi partai politik tersebut?, kemudian apakah maksud dari "menyiksa" tersebut?, apakah penyiksaan yang dimaksud seperti pada jaman rezim Orde Baru pimpinan Soeharto?, menurut penulis sama sekali tidak. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun berdasarkan kesepakatan bersama, kemudian apabila terdapat warga negara (entah ulama atau warga biasa) yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan hukum, maka ada sanksi hukum yang akan dikenakan. Ulama menurut penulis merupakan seorang yang bijak dalam bersikap.
Kemudian di pernyataan bahwa pemimpin nasional saat ini dianggap tidak memiliki kecintaan terhadap negara, menurut penulis agak kurang tepat. Apakah mungkin yang dimaksud terkait peningkatan hutang dan tenaga kerja asing?, berdasarkan referensi dari media mainstream, hutang dimaksudkan untuk pembangunan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan investasi asing. Menurut pendapat penulis, apa yang dilakukan pemerintah saat ini tampaknya berorientasi jauh ke masa depan, dan hal ini mungkin sudah terdapat hitung-hitungannya. Kemudian tenaga kerja asing memang semakin banyak, mengingat investasi asing juga mengalami peningkatan. Suatu industri asing pada umumnnya akan menggunakan tenaga kerja dari negaranya sendiri. Berdasarkan media mainstream, pemerintah saat ini telah menyelesaikan regulasi mengenai kriteria tenaga kerja asing yang dapat bekerja di Indonesia, dimana di rezim pemerintahan sebelumnya belum diatur mengenai hal tersebut., ini adalah kabar bagus. Antara regulasi dan penegakan di lapangan harus selaras, penulis belum mengetahui apakah mungkin saat ini terdapat ketidakselarasan dengan regulasi di lapangan jika kita melihat postingan di media sosial oleh pihak oposisi (ataukah pihak oposisi hanya menyerang tanpa data valid?, entahlah). Apabila kondisi ini terjadi maka pemerintah harus segera membenahi apa yang ada di lapangan dengan sesegera mungkin. Pihak lembaga swadaya masyarakat dan oposisi yang menyoroti tentang hutang dan tenaga kerja asing dalam hal ini tentu dapat menjadi pelecut kerja pemerintah mengenai kedua isu tersebut. Tentu juga pihak oposisi harus menyampaikan fakta dan kebenaran berdasarkan data yang valid.
Penulis juga ingat bahwa pada tahun 2015, disepakatilah Pasar Bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, dimana arus barang dan jasa akan keluar masuk dengan "bebas" diantara negara-negara ASEAN. Daya saing industri dan sumber daya manusia (skill tenaga kerja) Indonesia harus-lah meningkat di tahun-tahun ini jika Indonesia ingin mendapatkan keuntungan dari Pasar Bebas ASEAN. Misal saja jika infrastruktur lemah, maka daya saing industri kita juga kemungkinan akan lemah, terjadi ketimpangan harga (mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas), kemudian regulasi tenaga kerja asing dibutuhkan untuk memilah tenaga kerja asing yang akan berkarya di Indonesia. Menurut pendapat penulis, apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini menjadi modal dasar bagi Indonesia untuk bermain di Pasar Bebas ASEAN, atau mungkin sekarang menjadi ASEAN plus Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Korea Selatan dan India (entahlah kalau hal ini).
Opini yang super singkat ini bukan maksud penulis untuk "membela" pemerintah serta penulis bukan-lah di kubu pro-Jokowi dan bukan di kubu oposisi. Penulis sama sekali tidak mempunyai keterikatan dengan pihak mana pun. Yang disampaikan dalam opini singkat ini adalah berawal dari pernyataan yang menurut penulis adalah aneh bin ajaib dari petinggi partai politik yang penulis baca di media mainstream. Menurut penulis, siapa pun yang akan berkomentar atau melontarkan sebuah pernyataan, baik itu kubu pro-Jokowi atau oposisi, hendaklah berdasarkan dengan data yang valid. Dengan menyampaikan sesuatu berdasarkan data valid maka diskusi, dialog dan obrolan akan menjadi seru serta diskusi seperti ini merupakan diskusi yang membangun. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum melek kebenaran informasi berdasarkan data, tugas para politisi atau masyarakat yang sudah melek data untuk menyampaikannya ke masyarakat umum. Janganlah politisi (terutama) hanya memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan pribadi atau partai politiknya saja, dengan mengolah suatu informasi berdasarkan asumsi atau hipotesis pribadi atau kelompoknya, dan mengulang-ulang terus sehingga terkesan berita mereka ini lebih valid dibandingkan dengan data yang sebenarnya sudah tersaji. Kita harus berorientasi kepada Indonesia yang maju, kritis, plural, berkemanusiaan dan berkeadilan sosial.
Salam,
Penulis
Komentar
Posting Komentar