Masyarakat kota-kota besar di Indonesia terkenal dengan masyarakat yang malas berjalan kaki. Beberapa referensi menyebutkan salah satu penyebabnya adalah kurangnya sarana pejalan kaki, misalnya adalah trotoar. Berdasar pengamatan singkat penulis, kota besar seperti Jakarta dan penyangganya memang minim jalur pejalan kaki yang layak, selain itu, jalur pejalan kaki yang sudah dibangun oleh pemerintah kota biasanya tidak cukup lebar, rusak (berpotensi mencelakai penggunanya), diokupasi oleh pengendara motor, dan diokupasi oleh pedagang kaki lima alias PKL serta parkir liar.
Dari bentuk-bentuk trotoar seperti di paragraf atas tersebut jelaslah para pejalan kaki juga akan berpikir dua kali untuk menggunakannya, serta sebagian bahkan akan beralih menjadi pengendara motor, yang kemudian bisa jadi akan mengokupasi trotoar. Sedangkan sebagian para pejalan kaki yang masih setia dengan aktivitasnya akan tersisih dan menyingkir, mencari celah-celah yang dapat dilaluinya diantara pedagang-pedagang kaki lima, parkir liar dan pengendara motor. Walhasil, mereka akan berjalan di bahu jalan sehingga keselamatan para pejalan kaki menjadi terancam, terserempet atau tertabrak kendaraan bermotor. Dengan begini, kegiatan berjalan kaki menjadi penuh teror dan mara bahaya. Sungguh dilema bagi para pejalan kaki.
Apabila negara-negara tetangga yang dibilang lebih kapitalis dan liberal sudah berpikir selangkah lebih maju bagaimana memanjakan warganya untuk berjalan kaki dan meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum (dengan transportasi yang mudah dan dapat memuat banyak orang, dan bukan angkot) serta meminimalkan penggunaan bahan bakar fosil, maka negara ini, terutama kota-kota besar yang merupakan trend setter bagi kota-kota lainnya, pemerintahnya masih belum pernah berpikir seperti kalimat di atas. Ironi memang, dan lebih ironi ketika pemerintah DKI Jakarta akan menggunakan hak diskresi untuk memperbolehkan pedagang kaki lima melapak di trotoar jalan Melawai.
Pihak yang menggunakan hak diskresi tersebut beralasan bahwa para PKL dibutuhkan oleh masyarakat sekitar dan menyelamatkan lapangan pekerjaan sejumlah sekitar 75 orang (merujuk pada pemberitaan di media masa nasional). Oh tidak, bagaimana dengan nasib keselamatan dan kenyamanan para pejalan kaki yang jumlahnya pasti melebihi dari 75 orang PKL tersebut. Ada PKL, pasti preman dan atau parkir liar pun ada, ini Jakarta bung. Sebaiknya hak diskresi dilakukan dengan juga memperhatikan hak masyarakat umum lainnya.
Jika hanya bertujuan berbalas budi dan mencitrakan kebijakan yang pro-kewirausahaan tetapi mengabaikan hak masyarakat lain, maka tidak ada bedanya dengan kapitalis yang kemarin-kemarin sang penggagasnya pernah "berteriak" anti terhadap kapitalis. Sampai kapan Jakarta dapat menjadi kota humanis?
Tulisan ini hanyalah opini penulis semata, dimana sarana pejalan kaki yang baik akan dapat meningkatkan jumlah kegiatan berjalan kaki, serta sebaiknya, menurut penulis, harus diimbangi dengan pembatasan kendaraan bermotor dan peningkatan sarana transportasi umum yang mudah-murah-mampu memuat banyak orang; sehingga penggunaan energi fosil berkurang, tingkat polusi udara menurun dan penyakit metabolisme di masyarakat Jakarta juga menurun.
Salam mlaku-mlaku ^^
Komentar
Posting Komentar